DPR Ingatkan Luhut, Ada Yang Lebih Penting Dibanding Soal Pindahan Kantor Sawit

 Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus menyikapi pengakuan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berkaitan gagasan peralihan kantor pusat perusahaan sawit ke Indonesia. Slot Online Terpercaya

"Saya memberikan dukungan usaha beliau, tapi semula saya mengharap Pak Luhut lakukan audit, pembaruan susunan industri dan pembaruan rantai suplai sawit dan CPO secara esensial. Jika hanya mindahin kantor ke Indonesia, tidak esensial dan cuma bawa keuntungan recehan," papar Deddy dalam penjelasannya, Kamis (16/6/2022). 

Trik Si “Jackpot King88bet” Judi Slot Online Bisa Bikin Hidup Berantakan kaya mendadak

Menurut Deddy, Luhut seharusnya lakukan audit tempat untuk pastikan perusahaan sawit tidak ambil tempat di luar HGU atau konsesinya. Dari sana, negara dapat mendapatkan tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagi ke rakyat dan mendapatkan tambahan saran berbentuk penalti pajak.

"Saya semula sempat mengharap besar, audit itu hasilkan kejelasan penentuan peraturan DMO dan DPO yang lebih seimbang pada beberapa perusahaan besar sama sesuai luasan konsesi mereka. Jika saat ini, pebisnis sawit kecil dan petani sawit rakyat memikul beban yang serupa, itu tidak berkeadilan," terangnya.

Deddy mengharap Luhut bisa membedah susunan industri sawit dan minyak goreng secara detail, dengan memisah perusahaan yang ijin konsesinya tidak diperpanjang. Bila ijinnya habis di masa datang, supaya bisa dialokasikan ke rakyat atau terkuasai negara.

"Jika itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tetapi rupanya kan tidak ada pertimbangan ke situ. Terang-terangan saya sedih," katanya.

Selanjutnya, kata Deddy, rakyat terutamanya petani kecil mengharap ada audit pada penerapan ide plasma pokok yang banyak membuat perselisihan dan kesengsaraan untuk warga, khususnya di Kalimantan Utara.

"Jadi saya benar-benar kebingungan dan sedih saat Luhut cuma sanggup tekan perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menuntaskan beberapa masalah penting yang berguna," ucapnya.

"Bahkan saat ini harga minyak goreng curahan belum sanggup di turunkan sama sesuai HET. Bahkan juga saat ini petani kecil makin menjerit karena harga TBS belum normal kembali sebagai imbas dari moratorium export tempo hari. Apa masalah rakyat kecil semacam ini tidak jadi perhatian oleh Pak Luhut," tutup Deddy.